Dibantu UPZ Baznas Semen Padang, Pernikahan 610 Pasangan di Mentawai Dilegalkan

(Riki S)

MENTAWAI, KLIKPOSITIFUnit Pengumpul Zakat ( UPZ ) Baznas Semen Padang kembali menggelar Sidang Itsbat Nikah Massal Terpadu di Kabupaten Kepulauan Mentawai , Provinsi Sumbar.

Bekerjasama dengan Pengadailan Agama Pdang Klas IA dan Kementerian Agama Mentawai, Sidang Istbat Jilid IV itu diikuti 140 pasangan suami-istri yang berasal dari keluarga kurang mampu di daerah tersebut.

baca juga: Kemenag Kembali Perpanjang Masa WFH ASN Hingga 4 Juni 2020

Ketua Harian UPZ Baznas Semen Padang , Muhammad Arif mengatakan, Sidang Istbat Nikah ini merupakan bagian dari program Dakwah dan Advokasi yang ada di UPZ Baznas Semen Padang .

"Sebelumnya, kegiatan serupa juga digelar di tiga lokasi di Mentawai, yaitu di Siberut Selatan, Siberut Barat dan Sikakap," kata Muhammad Arif usai penutupan Sidang Itsbat Jilid IV di KUA Sipora Utara, Jumat, 21 Desember 2018.

baca juga: Kemenag Buka Kelas Virtual Literasi Zakat & Wakaf, Lihat Jadwalnya!

Sidang Itsbat Jilid IV yang digelar sejak Rabu kemarin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sipora Utara itu, dibuka Ketua Pengadilan Agama Klas IA Padang, M. Nasrul K, dan turut dihadiri perwakilan dari Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai .

Kemudian, juga hadir Ketua Lembaga Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Imam Bonjol, Ulfatmi Amirsyah, dan perwakilan Dewan Dakwah Inonesia (DDI) wilayah Sumbar.

baca juga: Semen Padang Sosialisasikan Protokol The New Normal pada Pemangku Kepentingan

Arif menyebut, sidang itsbat nikah ini digelar di Mentawai, karena di "Tanah Sikerei" ini masih banyak terdapat pasangan suami-istri yang menikah secara siri. Dan tentunya, anak-anak hasil dari pernikahan siri itu akhirnya berstatus sebagai anak seorang ibu dan bukan anak seorang ayah.

Bahkan akibat pernikahan siri tersebut, pasangan suami-istri itu beserta anak-anaknya menjadi termarginalkan, karena tidak mendapatkan haknya sebagai warga Negara Indonesia. Sebab, mereka tidak memiliki KTP, Kartu Keluarga (KK) dan catatan sipil.

baca juga: SSB Semen Padang Serahkan Bansos Dampak Covid 19 dari APSSI

"Mereka tidak bisa mendapatkan KTP, KK dan catatan sipil, karena mereka tidak ada buku nikah . Padahal, buku nikah itu adalah dasar untuk pengurusan KTP, KK dan catatan sipil," ujar Arif .

Dijelaskian Arif, sejak Sidang Itsbat Nikah jilid I hingga jilid IV ini digelar di empat lokasi berbeda di Mentawai, hingga kini pasangan keluarga kurang mampu yang di mengikuti Sidang Itsbat sudah berjumlah 610 pasangan.

Kepada pasangan suami-istri tersebut, Arif pun berharap agar mereka bisa mensosialisasikan kepada masyarakat Mentawai resiko dari nikah siri kepada lingkungan tempat tnggalnya. "Minimal, disosialisasikan kepada keluarga terdekat," harap Arif.

Sementara itu, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Mentawai Masdan, berterimakasih kepada UPZ Baznas Semen Padang yang telah mendukung penuh kegiatan Sidang Itsbat Nikah Massal terpadu ini.

Tanpa dukungan dari UPZ Baznas Semen Padang , kata Mazdan, maka 600 lebih pasangan suami-istri yang berasal dari warga kurang mampu, termasuk pasangan mualaf di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini akan terus termarginalkan.

"Jadi, kami berterimakasih kepada UPZ Baznas Semen Padang , termasuk seluruh karyawan PT Semen Padang yang telah menyalurkan zakat malnya ke UPZ . Semoga, perbuatan baik ini menjadi ladang amal bagi inzan di UPZ , termasuk Semen Padang ," katanya.

Salah seorang peserta Sidang Itsbat NIkah Massal terpadu Jilid IV bernama Amintas, mengaku senang bisa mengikuti sidang itbah nikah ini, karena pernikahannya yang sebelumnya dilakukan secara siri, telah dilegalkan oleh Pengadilan Agama Padang Klas IA.

"Alhamdulillah, pernikahan saya dengan istri yang sudah berjalan hampoir 30 tahun lamanya, sekarang sudah dilegalkan oleh Pengadilan Agama Padang. Bahkan, saya juga telah mendapatkan buku nikah dari KUA," ujar warga Tua Pejat itu saat ditemui di lokasi Sidang Itsbah Nikah.

Sementara itu, warga Desa Tua Pejat lannya bernama Sukirman, mengaku menyesal telah menikah secara siri, karena dampak dari pernikahan siri yang dilakukannya pada 18 tahun silam, dirinya kehilangan hak sebagai warga Indonesia.

"Setiap ada bantuan dari pemerintah, saya tak pernah dapat. Begitu ditanyakan kenapa saya tak dapat bantuan, pihak dari Pemerintahan di sini mengatakan kalau nama saya tak terdaftar di Capil. Saya sempat mengurusnya, tapi terkendala, karena saya tidak ada buku nikah ," ujarnya.

Selain tidak mendapatkan bantuan, Sukirman juga mengaku bahwa anak keduanya yang saat ini masih kelas I SD, juga terancam dikeluarkan dari sekolah, karena status anaknya di sekolah masih menumpang belajar, karena ia belum bisa memenuhi persyaratan masuk sekolah anaknya, seperti catatan sipil.

Sedangkan anak pertamanya bisa sekolah dan saat ini masih duduk di bangku SMA, kata Sukirman, karena untuk pengurusan catatan sipilnya menggunakan buku nikah mertua, dan status anaknya di KK mertuanya yang seharusnya sebagai cucu, diganti menjadi anak.

"Ini harus diakali, karena saya tak ada buku nikah dan saya sendiri ingin anak-anak bisa sekolah. Ini memang salah saya, karena menikah secara siri. Alasannya, karena dulunya saya tinggal di Pagai Utara dan kantor KUA sangat jauh dari tempat saya tinggal," katanya.(*)

Penulis: Riki S