Semen Padang Musnahkan 5120 Boks Arsip

"Sampai 2019 ini, arsip inaktif yang dikelola oleh Kearsipan PT Semen Padang berjumlah 16.298 boks dari 11 departemen dengan rincian, yaitu arsip kategori permanen sebanyak 7500 boks dan arsip kategori musnah 8798 boks"
Direktur Operasional PT Semen Padang Firdaus (dua dari kiri) bersama Plh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Sumrahyadi (kiri) memusnahkan ribuan arsip secara simbolis dengan menggunakan mesin pencacah kertas di Wisma Indarung, Kamis (8/8/2019) (Ist)
tersebut, Kearsipan PT Semen Padang telah mendapat beberapa penghargaan pengelolaan arsip.

"Selain mendapat Akreditasi A, Kearsipan PT Semen Padang juga meraih kategori kearsipan terbaik BUMN tahun 2016, dan sebagai penyelenggaraan kerasipan terbaik tahun 2017," kata Firdaus. Pemusnahan arsip ini, sembung Firdaus, bagi PT Semen Padang tentunya menjadi bagian dari pengelolaan arsip.

"Kemudian secara spesifik, pemusnahan arsip ini merupakan bagian dari kegiatan penyusutan arsip, dan juga menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program Alternative Fuel & Raw Material (AFR)," imbuhnya.

Plh Kepala ANRI Sumrahyadi, mengapresiasi PT Semen Padang yang melaunching SP-STAR, karena menurutnya, SP-STAR ini sejalan dengan program Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip yang telah digaungkan sejak 2016 lalu. Program Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip ini dilakukan, karena selama ini banyak intansi yang tidak tertib soal pengelolaan arsip.

"Bahkan, lebih dari 60 persen kearsipan di instansi-instansi dinilai buruk. Tapi sejak adanya program tersebut, kearsipan sudah mulai membaik dan PT Semen Padang merupakan BUMN paling baik soal kearsipannya," kata Sumrahyadi. Kemudian terkait dengan pemusnahan ribuan arsip, Sekretaris Utama ANRI itu menambahkan bahwa ini juga menjadi bagian dari mewujudkan tertib arsip.

"Kalau dilihat pada siklus kearsipan, kegiatan penyusutan adalah pemusnahan dan tentunya harus sesuai dengan jadwal retensi arsip, sesuai dengan UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan dan PP No 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 43 tahun 2019," pungkas Sumrahyadi.(*)